Tamansari Mendapatkan Prioritas Pembangunan

TAMANSARI, (KP).- Wali Kota Tasikmalaya, H. Budi Budiman menegaskan, Pe­merintah Kota Tasikmalaya saat ini tengah mengutamakan dan memprioritaskan pembangunan di wilayah Kecamatan Ta­mansari. Menurutnya, kebijak­an itu dilakukan mengingat Ke­camatan Tamansari merupakan wilayah yang pembangunannya tertinggal dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sehingga, kata dia, untuk pembangunan 2013 maupun 2014, Tamansari harus dikembangkan dan diutamakan. “Ini yang menjadi PR saya dan kita bersama. Memang su­dah selayaknya Tamansari men­­dapat keutamaan dalam pem­bangunan,” ujarnya, saat membuka kegiatan Musren­bang Kecamatan Tamansari, Rabu (13/2). Menurut H. Budi, permasalahan Tamansari sangat kompleks. Mulai dari infrastruktur jalan, banyaknya pegunungan dengan penduduk yang terpencil-pencil serta minimnya akses transportasi menyebabkan Ta­mansari selalu terbelakang. Bah­kan, hasil pemantauan dia saat Pilkada, masih ada suatu daerah yang tidak bisa dilewati roda empat. “Dan saya terpaksa harus naik ojek,” kata dia. Kendati demikian, untuk alo­kasi anggaran 2013, Pe­merintah Kota Tasikmalaya te­lah nyata me­ngutamakan Ta­mansari dengan mencurahkan anggaran ter­besar untuk pembangunan ja­lan-jalan di Ta­man­sari. “Misal un­tuk jalan utama saja, kami alokasikan Rp 4,2 miliar lebih, termasuk jalan lain di pelosok,” ungkapnya. Mengenai Musrenbang ini pun, lanjut Budi, segala ajuan diusahakan sama dengan ajuan hasil Musrenbang tahun sebe­lum­nya. Sehingga tidak me­num­­puk dan teralokasikan. “Ka­­lau ada 100 titik jalan yang di­ajukan, sementara 70 sudah direalisasi, baiknya yang sisanya saja untuk diajukan agar tidak terjadi penumpukan program,” jelasnya. Masih kata Budi, untuk mendorong percepatan pengembangan Tamansari, penetapan lo­kasi untuk penegrian Unsil di Tamansari menjadi salah satu cara. Dengan adanya Unsil, tuturnya, perekonomian warga pun diharapkan meningkat karena terciptanya peluang usa­ha baru. “Bayangkan saja per tahun mampu menyerap 3.000 mahasiswa. Akan berapa perputaran uang di Taman­sari?” tandasnya. Budi pun tidak memperma­salahkan bahwa pemilik tanah yang akan dijadikan lokasi Unsil dimiliki pejabat atau siapa pun. Pasalnya, yang akan menentukan harga tanahnya juga oleh tim khusus Provinsi. “Pemerintah Kota hanya mem­­fasilitasi, dan perwakilan Gubernur saja,” paparnya. Dalam Musrenbang yang dihadiri pula oleh Ketua BK DP­RD, Nurul Awalin, anggota DPRD dari Fraksi PAN, Wawan Rahwan dan Ade Asfahani dari Fraksi PKS itu, H. Budi meng­kritisi adanya spanduk Jalan Ta­mansari Sejuta Logak, yang ka­ta dia, seharusnya tidak dipa­sang karena waktu pelaksanaan pengerjaan sudah jelas terjadual. “Mengkritisi boleh, tapi harus dipahami dulu prosesnya karena saya yakin yang memasang spanduk juga tahu proses tersebut,” pungkasnya.